BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 BAB 3

SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

Bab ini menelusuri akar historis ekonomi Islam di Nusantara, mulai dari pertemuan tradisi adat dan nilai-nilai Islam, berlanjut pada semangat kekeluargaan dan gotong royong yang berpadu dengan konsep ta'awun, hingga peran organisasi-organisasi Islam dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan yang kita kenal sampai saat ini. Pemahaman atas konteks sejarah ini penting agar praktik ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai kelanjutan dari nilai-nilai yang telah lama tumbuh di bumi Nusantara.

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat kepulauan ini telah memiliki sistem ekonomi dan sosial yang mapan, dibangun di atas adat istiadat, hukum tidak tertulis, serta relasi kekerabatan dan komunal. Aktivitas perdagangan antarpulau, sistem barter, dan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif menjadi ciri khas masyarakat agraris dan maritim Nusantara. Nilai-nilai adat seperti musyawarah, kepatuhan pada pemimpin adat, dan tanggung jawab bersama atas kesejahteraan komunitas menjadi fondasi sosial yang kuat.

Ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan pada sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, proses akulturasi terjadi secara damai dan bertahap. Para pedagang dan mubalig Muslim tidak menghapus tatanan adat yang sudah ada, melainkan menyisipkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan etika muamalah Islam ke dalam kerangka budaya lokal yang sudah mapan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, kejujuran dalam berdagang, serta kewajiban zakat dan sedekah, berpadu dengan nilai adat tentang gotong royong dan kebersamaan.

Pertemuan dua tradisi ini melahirkan corak ekonomi khas Nusantara yang bersifat sinkretis namun tetap berpijak pada syariat: pasar-pasar tradisional yang diatur dengan etika Islam, sistem perdagangan rempah yang menekankan kejujuran dan amanah, serta kelembagaan sosial seperti masjid dan pesantren yang turut berfungsi sebagai pusat ekonomi umat. Dari titik temu inilah, benih ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam mulai tumbuh di Nusantara.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong adalah salah satu nilai budaya paling mendasar dalam masyarakat Nusantara. Ia merujuk pada kerja sama sukarela antaranggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks pertanian, pembangunan fasilitas umum, maupun penyelesaian masalah sosial. Semangat ini tumbuh dari kesadaran bahwa kehidupan bersama menuntut tanggung jawab bersama, bukan semata-mata kepentingan individu.

Dalam ajaran Islam, terdapat konsep yang sejalan dan memperkuat semangat gotong royong tersebut, yaitu ta'awun, yang berarti tolong-menolong. Konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Pertemuan antara nilai gotong royong dan konsep ta'awun menghasilkan sebuah paham kekeluargaan yang khas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nusantara. Paham ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi bukan semata-mata ajang persaingan individual untuk meraih keuntungan pribadi, melainkan sarana untuk saling menguatkan, berbagi risiko, dan mengangkat kesejahteraan bersama. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu landasan filosofis penting bagi lembaga-lembaga ekonomi rakyat, seperti arisan, lumbung desa, koperasi, dan baitul maal wat tamwil (BMT), yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian, gotong royong dan ta'awun bukan dua nilai yang terpisah, melainkan dua ekspresi dari satu semangat yang sama: bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan kepedulian, bukan melalui individualisme ekonomi yang mengabaikan sesama.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908 hingga 1945 merupakan masa penting dalam sejarah Indonesia, di mana kesadaran kebangsaan mulai tumbuh dan berkembang secara sistematis, dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa ini, perjuangan bangsa tidak hanya berlangsung dalam ranah politik, tetapi juga dalam ranah ekonomi, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi kolonial dan pedagang asing.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah ekonomi umat Islam pada periode ini adalah berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911 di Solo, yang digagas oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini pada mulanya bertujuan untuk melindungi dan memperkuat posisi pedagang-pedagang pribumi Muslim, khususnya dalam industri batik, dari persaingan tidak sehat dengan pedagang Tionghoa dan Eropa yang mendapat privilese kolonial. SDI kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam (SI), organisasi massa Islam pertama yang memiliki basis anggota luas dan turut menyuarakan kesadaran nasional serta keadilan ekonomi bagi kaum pribumi.

Warisan ekonomi Islam pada masa ini terlihat jelas dalam upaya menyatukan semangat keagamaan dengan perjuangan ekonomi rakyat: perlawanan terhadap eksploitasi kolonial, penguatan solidaritas pedagang pribumi, serta pembentukan jaringan ekonomi berbasis komunitas Muslim. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting yang kelak diwariskan kepada generasi pergerakan nasional berikutnya, dan turut membentuk cita-cita ekonomi kerakyatan yang termaktub dalam konstitusi Indonesia merdeka.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat itu, termasuk nilai tauhid yang menjadi inti ajaran Islam. Tauhid, yaitu keesaan Allah, memiliki implikasi sosial yang mendalam: karena semua manusia berasal dari dan tunduk pada satu Pencipta yang sama, maka secara hakikat semua manusia adalah setara dan bersaudara, tanpa memandang suku, golongan, maupun status sosial-ekonomi.

Prinsip kesetaraan dan persaudaraan yang lahir dari nilai tauhid ini menjadi salah satu sumber inspirasi bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang bersifat inklusif, di mana perjuangan tidak lagi dilakukan secara sektarian atau kedaerahan, melainkan disatukan oleh cita-cita bersama sebagai satu bangsa. Semangat kebersamaan ini sejalan dengan nilai ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam, yang mendorong umat untuk saling menguatkan dan bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar.

Dalam konteks ekonomi, refleksi nilai tauhid dan kebersamaan ini termanifestasi dalam gagasan bahwa kekayaan dan sumber daya bukanlah milik mutlak segelintir orang, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Gagasan inilah yang kemudian menjadi salah satu akar filosofis dari konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah yang menolak eksploitasi, monopoli, dan ketimpangan, serta menekankan pemerataan dan keadilan distributif sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Selain Sarekat Dagang Islam yang telah dibahas sebelumnya, dua organisasi Islam besar lainnya turut memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

1. Sarekat Dagang Islam (SDI)

Sebagaimana diuraikan pada bagian C, SDI merupakan pionir organisasi ekonomi berbasis Islam di Indonesia. Kontribusi utamanya terletak pada penguatan posisi tawar pedagang pribumi Muslim, penciptaan jaringan dagang yang solid, serta penanaman kesadaran bahwa perjuangan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan kebangsaan.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Meskipun dikenal luas sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan, Muhammadiyah juga memberikan kontribusi penting dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan filantropi Islam modern, khususnya optimalisasi zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga amal usaha Muhammadiyah, seperti Lazismu (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah), menjadi contoh konkret bagaimana organisasi ini mengelola dana sosial keagamaan secara profesional untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil.

Pendekatan Muhammadiyah cenderung bersifat modernis dan rasional, menekankan pengelolaan lembaga secara sistematis dan berorientasi pada kemandirian ekonomi umat melalui pendidikan dan kewirausahaan.

3. Nahdlatul Ulama (NU)

NU didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, dengan basis massa yang kuat di kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan. Dalam ranah ekonomi, NU turut mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang berakar pada tradisi pesantren, seperti koperasi pesantren, lumbung desa berbasis nilai-nilai keislaman, serta pengembangan usaha mikro dan kecil di lingkungan warga nahdliyin. Pendekatan NU cenderung mengedepankan penguatan ekonomi berbasis komunitas akar rumput (grassroots), dengan pesantren sebagai simpul utama pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kontribusi Bersama Ketiga Organisasi

● Menanamkan kesadaran bahwa ekonomi umat harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong (ta'awun).

● Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan dan sosial berbasis syariah, seperti koperasi, BMT, dan lembaga amil zakat, sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif.

● Membangun jaringan solidaritas ekonomi umat yang melampaui sekat kedaerahan, memperkuat basis ekonomi rakyat kecil dan pedagang pribumi.

● Meletakkan fondasi ideologis bagi konsep ekonomi kerakyatan yang kemudian turut memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional pasca-kemerdekaan, termasuk semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Secara keseluruhan, ketiga organisasi ini menunjukkan bahwa gerakan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan pemberdayaan ekonomi rakyat. Warisan pemikiran dan praktik yang mereka bangun sejak awal abad ke-20 menjadi salah satu fondasi penting bagi lahirnya konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah yang terus berkembang di Indonesia hingga saat ini.

Ringkasan

Bab ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah di Indonesia bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan pertemuan tradisi adat Nusantara dengan nilai-nilai Islam, penguatan paham kekeluargaan melalui konsep gotong royong dan ta'awun, kesadaran kebangsaan yang tumbuh sejak 1908, refleksi nilai tauhid dalam semangat kebersamaan, serta peran aktif organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama dalam membangun fondasi ekonomi umat. Pemahaman atas akar sejarah ini penting sebagai landasan untuk mengembangkan ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan yang kontekstual dengan jati diri bangsa Indonesia.